Hubungan Industrial mendapat perhatian dari Gunernur Kepri H. Muhammad Sani. Batam adalah salah satu daerah di Kepri yang andalannya berasal sektor perindustrian. Ratusan Ribu penduduk Batam hidup sebagai pekerja di perusahaan yang tersebar di sejumlah Kawasan Industri. Mulai dari Manufacturing, Galangan Kapal, Perdagangan dan Jasa. Pada Rabu tanggal 20 January 2015 lalu Gubernur Kepri H. Muhammad Sani melakukan dialog dengan pengurus IPSM Kepri. Bertempat di Bumbu Desa Sei Panas.
Hadir dalam acara tersebut adalah Pengurus dan Anggota IPSM Kepri. Dalam dialog Sani meminta Pengurus IPSM menyampaikan permasalah yang kini sedang terjadi.
Fifien Sitorus Sekertaris Jenderal IPSM Kepri menyampaian beberapa permasalahan yang dihadapi para praktisi HR. Yang paling menonjol adalah pelayanan BPJS. Praktisi HR diabuat pusing dengan pelayanan BPJS. Fififen memohon kepada Sani agar membantu membenahi sistem pelayanan BPJS di Kepulauan Riau. Bila dibandingnkan pengalaman sebelumnya praktisi HRD dimudahkan dengan pengerjaan yang sejenis namun mudah saat diimplementasikan ketika berurusan dengan Jamsostek. Salah satu yang membuat praktisi HR saat ini pusing ketika berurusan dengan pelayanan BPJS adalah hal sederhana. Mengantri. Mengantri adalah pekerjaan pemborosan waktu sedangkan tugas praktisi HR cukup ketat.
Topik kedua yang dibahas adalah Kawasan Industri yang ditetapkan sebagai asset vital nasional. Sebagai Kawasan yang masuk kategori asset vital nasional tidak dibenarkan adanya aktivitas unjuk rasa. Sesuai dengan kondisi ini praktisi HR memohon Gubernur Kepri agar peduli pada aspek ini.
Praktisi HR juga mengusulkan kepada Gubernur agar meningkatkan anggaran pelatihan , riset dan pengembangan bagi para pekerja atau buruh di Keperi. Syarat utama untuk meningkatkan penghasilan pekerja adalah peningkatan kompetensi. Seperti yang dilakukan oleh Bangsa Korea Selatan. Bangsa Korea Selatan tidak lagi berjuang pada upah minimum. Upah pekerja/buruh di Korea Selatan adalah upah level menengah ke atas. Pencapaian ini diperoleh setelah pemerintah Korea selatan meningkatan Gross Domestic Bruto untuk pelatihan dan riest.